Surat Penahanan Ditolak untuk Ditandatangani oleh Pak Bambang Widjojanto

Berita pagi ini, dikabarkan bahwa Wakil Ketua KPK, Bapak BW menolak untuk menandatangani surat penahanan yang disodorkan oleh penyidik Bareskrim Polri. Alasannya, pasal yang diajukan Polri untuk menjadikan Bapak BW sebagai tersangka dianggap tidak tepat.

"Usai diperiksa, ketika surat perintah penahanan sudah diterbitkan, Pak BW menolak untuk menandatangani surat penahanan," ujar kuasa hukum Bapak BW, Bapak Usman Hamid, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Sabtu (24/1/2015). 

Tidak itu saja, Bapak BW juga menolak untuk menandatangani berita acara penahanan yang diajukan penyidik. Usman mengatakan, selama pemeriksaan, Bapak BW dicecar delapan pertanyaan. Namun saat itu Bapak BW lebih banyak menolak menjawab karena dia masih mempertanyakan pasal yang disangkakan ke dirinya. 

"Pak BW mempertanyakan Pasal 242 tentang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Karena tidak jelas kualifikasi delik yang mana? Ayat pertama atau kedua?" ujar Pak Usman. 

"Pak BW mempertanyakan tentang kualifikasi detil pasal yang digunakan, apakah pasal 45 ayat satu kesatu, satu kedua atau satu yang ketiga," tambahnya. 

Terhadap pertanyaan Bapak BW, polisi hanya mampu memberikan jawaban pendek. Jawaban itu, kata Bapak Usman, bahwa polisi memang menerapkan pasal tersebut secara terbuka. Akhirnya, Bareskrim batal menahan Bapak BW. 

Bareskrim Polri menangkap menangkap Bapak BW pada Jumat pagi untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan menyuruh memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2010. Polri membantah penangkapan ini terkait calon Kapolri, Bapak Komjen (Pol) Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Tweet